Tahapan kedua pelayanan e-Government sudah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan implementasi e- government pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang belum optimal, hal ini disebabkan dalam organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang belum didukung adanya peraturan pemerintah daerah tentang penerapan e- government secara rinci walaupun kesiapan Sumber Daya Manusia sudah. Bentuk G2C di Indonesia berikutnya adalah aplikasi ‘Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat’ atau disingkat ‘Alpukat Betawi’. v5i1. Temuan penelitian ini adalah pada dimensi tangible,2. khususnya terkait pelayanan publik. id) Abstraksi (Abstract). Terkini. 2. Dari berbagai inovasi yang telah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya terutama sejak kepemimpinan walikotanya yang baru, Tri Rismaharini, yang kerap kaliPengertian E-Government atau definisi E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dalam konteks Surabaya sebagai contoh kasus, mungkin e-government dalam. 3 Tahun 2003 (Main, 2010,h. Nur, E. Khususnya pelayanan publik pada bidang kesehatan, dimana Dinas Kesehatan Kota Cimahi, harus melakukan inovasi-inovasi pelayanan kesehatan bagi Masyarakat kota Cimahi dengan cepat dan tepat, agar penularan Covid-19 dalam. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-government perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu:Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian Putri Auliyaa1*, Rahmat Hidayat2, Rudyk Nababan3 Universitas Singaperbangsa, Karawang. In book: KebijaKan dan Pelayanan PubliK berbasis Keadilan sosial di era disruPsi dan big data (pp. Kota Yogyakarta memiliki beberapa keunggulan, yaitu : 1. Edrees. DIGITAL GOVERNMENT Konsep smart city dan konsep serupa lainnya seperti intelligent citi es, virtual vities, knowledge-based cities, digital cities merupakan hasil karya dari pengaruh pesatnya dunia digital di pemerintahan. Dalam Pasal 1 ayat (8) UU No 25 Tahun 2009. Jelaskan sejarah egov di dunia dan di Indonesia. 2004. Tahap ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, informasi, maupun tanggapan secara online. Hal ini disadari betul oleh Sragen dan ditindaklanjuti dengan evaluasi rutin meskipun masih bersifat terbatas pada kualitas layanan publik yang diberikan oleh KPT. Studi ini membahas perbandingan penerapan e-government di negara Korea Selatan dan Indonesia. KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE. 9 E-Government merupakan salah satu komponen dari e-Governance karena 7. "Lebih penting lagi, humas harus mampu menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan agar dapat mengontrol informasi yang. 2621–2781 Online Administrative Law & Governance Journal. Dalam paper ini penulis akan membahas tentang peranan E-Government dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada kebijakan publik dengan contoh kasus di Kota Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh proses digitalisasi dan input digitalisasi pelayanan publik terhadap kinerja pegawai di masa pandemi . 1. Jelaskan sejarah egov di dunia dan di Indonesia. Di Indonesia, konotasi tentang e-government merujuk pada penggunaan komputer dalam prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah. Yogyakarta: Gadjah. Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudkan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang (Studi Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kependudukan). Tim Lembaga Administrasi Negara. Penelitian terdahulu ketiga dengan judul “Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo” ditulis oleh (Sabino Mariano, 2018) mengatakan bahwa Penerapan E-Government dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan para pelaku bisnis yang dapat berlangsung secara. Putra. Rencana strategis ASEAN tahun 2020, yaitu mendorong seluruh anggotanya untuk mengembangkan layanan e-Government. Jurnal. 3. -Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (e-tax) (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang). Dan Wawancara yang Menurut Moleong (2004), “bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Bahkan pada 2016, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyebut bahwa DIY secara umum akan dijadikan. Mengurangi Biaya Memberikan pelayanan secara on-line atau dalam jaringan dapat secara signifikan mengurangi total. Kota Malang kepada seluruh SKPD yang mampu inovatif dan kreatif dalammemberikan pelayanan publik kepada masyarakatdengan menggunakan teknologi infomrasi dan. Batas model dan kegiatan e. Agile Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik Propartif. Aplikasi dan Web adalah salah satu contoh dari produk E-Government tersebut. Capain reformasi birokrasi dilakukan melalui beberapa gelombang, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Manfaat Aplikasi E-Government Berstandar dalam Pelayanan Masyarakat. com Application of E-Government to Improve the Local Governments’. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019. 3. 2. Kedua. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Penataan. Diharapkan dengan kehadiran aplikasi ini pelayanan publik bisa dilakukandalam bingkai e-government, tetapi faktanya sejauh ini banyak kegiatan pelayanan publik disediakan melalui elektronik (Holle, 2011). Strategi Penerapan E-Government Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui E- Complaint(Studi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Blitar). Aplikasi E-Government Menuju Good Governance. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan. Penerapan e-government telah diatur pada INPRES No. 26 dipertanggungjawabkan kepada publik. mengenai pokok-pokok pengaturan e-Government dan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. source: Google Images. E-Mail : idris_niode@yahoo. , MS. pengembangan e-government pada pemerintah daerah khususnya di Indonesia Timur (Novita, 2014: 45-46; Sitokdana, 2019: 239-240; dan Wijaya et al. Pada dasarnya, E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis, sehingga pelaksanaannya lebih efektif, terjamin, dan efisien. Pada tahun 2019, aplikasi ini diluncurkan sebagai salah satu upaya penerapan e-government di DKI Jakarta. Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya . E-Government Untuk Supporting System Dalam Penyelenggaran Pelayanan Publik Teknologi informasi. Yogyakarta. Apresiasi Kinerja, Komite I DPD RI Dukung Penuh Program Kementerian Kominfo about 18 hours ago. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi e. Tetapi ada tiga hal persoalan mendasar di dalam penyelenggaran e-government tersebut yaitu ; inisiatif dan pemaknaan implementasi e. DAN UKM KOTA MALANG. Penyelenggara pelayanan publik bidang pertanian yang disebut UKPP pun bermacam-macam nomenklaturnya baik yang berada di bawah Dinas Pertanian, atau Dinas Tanaman Pangan maupun Dinas Peternakan. Tuntutan reformasi birokrasi membawa teknologi informasi untuk ikut serta dalam pemerintahan terutama dalam pelayanan publik. Pengertian dan Bentuk Diplomasi Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi) Pemasaran Politik (Pengertian, Bauran dan Strategi Kampanye) Menurut Indrajit (2005),. Bahan presentasi Seminar KKP Jurusan Ilmu Pemerintahan UNISMUH Makassar, Senin, 8 Juni 2015. [email protected] pelayanan publik di era pandemi. Regulasi. secara elektronik atau disebut dengan e-government untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.  Dalam rangka penerapan e-Government, Pemerintah Kabupaten Magelang menyediakan sebuah. Jakarta. 3 tahun 2003 yaitu mengenai upaya lanjutan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya. Alfi HarisPenerapan aplikasi E-Government tersebut digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam melakukan penelitian terkait “Best practice kebijakan e-government dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal”, Diperlukan untuk meninjau penelitian sebelumnya. GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK PA DA DINAS KO PERASI . Sebagai contoh adalah dengan menggunakan jasa hacker untuk merusak sistem e- 1. 5. implementasi e-government dan mampu memperbaiki mutu pelayanan publik demi terciptanya clean and good governance di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan e- Government melalui adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government. Pemerintah sendiri sudah memiliki. 3 Tujuan Pengembangan E-government. Publikasi. *Email: [email protected] PELAYANAN PUBLIK Manajemen pelayanan publik sebagai salah satu isu penting dalam reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang terus berkembang dan penuh kritik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapankebijakan e-Government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor kecamatan. serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. menyebabkan kinerja e-government pada tahun tersebut menurun. I. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta. Beberapa negara seperti Amerika dan Inggris jauh menerapkan e-government dalam pelayanan publik (Indrajit, 2009, p. Penerapan Sistem Pajak Online (e-tax) ini didasarkan dengan kewenangan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sebagai bentuk penerapan kebijakansebagai upaya untuk lebih baik yang berorientasi pada pelayanan publik kepada masyarakat umum, serta membantu dalam memberikan pelayanan transparan dan memuaskan bagi. Pada pembahasan ini penulis memberikan batasan permasalahan pada penelitian ini terkait dengan analisis Penerapan Pada periode 2018/2019 yang sudah berjalan di Kecamatan Medan Timur Kota Medan untuk dievaluasi dan apakah sudah berjalan dengan baik. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Sragen Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, teknik random sampling, analisis deskriptif dan analisis korelasi, menggunakan dua variabel yaitu: Penerapan electronic government (X) dan pelayanan publik (Y) Efektivitas, website, pelayanan publik, e-Government. Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021 Putri Rahmaini Universitas Muhammadiyah Lampung Email: rahmaini34@gmail. Apakah Anda dari instansi pemerintah dan sedang merancang pengembangan e-gov untuk meningkatkan kinerja?. 0, di mana perkembangan teknologi. Terkait dengan pengembangan e-government, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. Dinas. Dalam cakupan negara, pemahaman mengenai konsep e-government di suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal dari negara yang bersangkutan. Berikut adalah 7 tantangan masa depan e-government desa yang harus dihadapi: 1. Kom, M. Irawan, Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik 178 Manfaat Implementasi E-Government Secara teoritis manfaat yang diharapkan dengan penerapan e-Government (OECD 2005 dalam Darmawan, 2011: 70), yakni: 1. Pelayanan publik berbasis e-Government di Indonesia belum banyak diterapkan. 3. e- government system pada hakikatnya merupakan proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai alat untuk membantu jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien (Sosiawan,2008). berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien[1]. 3. Contoh E. prioritas layanan elektronik yang akan diberikan; b. 4) Tahap Inisiatif E-Government Washtenaw CountyProses jadi lebih cepat, transparan, dan bisa dilacak jika ada kelambatan atau penyalahgunaan wewenang. Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam. [Berita Foto] Rapat Kerja Menkominfo dengan Anggota Komite I DPD RI about 20 hours ago. Publikasi. Konsep e-governmentini dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memiliki kinerja serta menjalin hubungann dengan public maupun swasta secara lebih baik. online dalam forum yang disediakan di web (contoh : perpanjangan dan pembayaran SIM secara online) INTEGRASI VERTIKAL Sistem terpadu (terintegrasi) yang diakses melalui satu. Administrative Law & Governance Journal. Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). Definisi Whole of Government (WoG) menurut United States Institute of Peace (USIP) adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor. 4 (2016): hlm. Wapres Meyakini Peminat Investasi Industri Halal Cukup Tinggi about 17 hours ago. 8). tahapan dari pengembangan e-gov. Kata kunci: Efektivitas, e-Government, Pelayanan Perizinan Pendahuluan Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui kontak langsung antara penyelenggara pelayanan. mengenai kesiapan kecamatan se-Kota Semarang dalam pelayanan berbasis e-government di Kota Semarang. Dosen Pengasuh : Prof Dr H Supli Effendi Rahim. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. E-government sebagai Langkah untuk Mencapai Efektifitas Pelayanan Publik c. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah. Keberhasilan dari program ini juga bergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Jelaskan apa landasan perundangan yang mewajibkan instansi pemerintah RI melaksanakan egov dalam pelayanan publik? 2. 2. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui inovasi dari pelayanan publik yang berbasis digital (e-government) di era pandemi covid-19 dalam mengatasi keterbatasan layanan publik. pada timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemberi layanan. Lebih lanjut, diskursus tentang good governance sendiri telah menjadi tema penting dalam berbagai pemahasan terkait pelayanan publik dalam. E-Government merupakan kependekan dari Electronic Government. Makassar (ANTARA) - Pada era digitalisasi yang serba cepat dan ditambah kemunculan pandemi. Tiga hal tersebut adalah tata pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang baik (good government), dan clean government (pemerintahan yang bersih). Kata kunci : Implementasi, E-Government, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi, Bursa Kerja Online, Pelayanan publik Implementasi e-government. rentannya teknologi disalahgunakan oleh oknum pemberi pelayanan publik. Hampir semua lapisan masyarakat tidak bisa lepas dari gawai. Pengertian e-Government. (Analysis Of E-Government To Public Services In The Ministry Of Law And Human Rights). C. teknologi oleh pemerintah dalam pelayanan publik. Menerapkan E-Government pada era modern saat ini harus mementingkanPadahal, dengan SIPPN, pelayanan publik di Indonesia akan saling terintegrasi. E-government diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal: Layanan Masyarakat. Agar kita bisa memahami secara lebih tepa tapa sebenarnya yang ingin dicapai oleh good. Penerapan e-government di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan e-government secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada disetiap lembaga pemerintah yang mencakup: a. (2018). Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur dengan analisis deskriptif. viii ABSRTACT Name : Citra Annisa Study Program : Public. Transformation, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi. (Aminudin & Putra, 2014). Pengertian Whole of Government. Di dalam Smart Government, pelayanan publik dilakukan secara terpusat,. Jurnal Penelitian Komunikasi dan. yang terlibat di dalam e-gov mestinya adalah semua cabang atau instansi pemerintahan. 3. DAN UKM KOTA MALANG. Adapun contoh penerapan G2C yaitu layanan pengaduan. Surabaya. Government & Nonprofit. KEGAGALAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DAN KEGIATAN TIDAK PRODUKTIF DENGAN INTERNET. Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat. Muslimin B. Oktavya, Ayu Aditya. Peran dan Fungsi Umum E-Government; 2. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. </p> <p> 4. e-government dalam pelayanan informasi publik berjalan dengan maksimal Kata Kunci : Pemerintahan berbasis digital, Informasi publik ,kapasitas, dukungan, nilai I. memaksimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan aplikasi e-kelurahan. Dengan adanya layanan ini diharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih. Kejelasan kebijakan sendiri dapat ditandai dengan transparansinya dalam perencanaan hingga pada akhir pengevaluasian. Sedangkan, Menurut Samodra Wibawa (2009:114), mendefinisikan E-Goverment adalah pelayanan publik. The development of information and communication technology influences various lines of life, including the development of. 022-4220921 E-mail: esufianti@yahoo. 2017.